Kamis, 14 September 2017

Libya: Sepuluh Hal Tentang Muammar Gaddafi yang Para pemimpin Barat Tidak Ingin Anda Tahu















Gelombang Arab Spring pada 2011 dengan dalih demokrasi yang dipaksakan oleh Barat telah meluluhlantakkan beberapa negara Timur Tengah. Bermula dari Tunisia dan Mesir menuju Libya dan Suriah. Di Suriah, misi Arab Spring oleh Barat terhenti dan mengalami gagal total. Tapi perang saudara belum kunjung usai hingga kini 2017. Sebelumnya bahkan Barat hendak menularkan Arab Spring ke negara-negara Asia seperti Korea Utara, Pakistan, Malaysia dan Indonesia.

Selasa, 05 September 2017

Harta Cuma Rp2.188 Triliun, Utang Rp3.780 Triliun

kedaipena.com












Oleh:  Edy Mulyadi,
Direktur Program Centre for Economic and Democracy Studies (CEDeS)

“Pemerintah Hitung Ulang Nilai Aset Negara untuk Jaminan Utang.” Begitu judul satu media daring pekan silam. Berita yang mengutip Dirjen Kekayaan Negara Issa Rachmatarwata itu antara lain menyebutkan, penghitungan ulang (revaluasi aset) akan dilakukan atas 934.409 barang milik negara (BMN). Jumlah tersebut  terdiri atas 108.000 bidang tanah, 391.000 jalan, irigasi dan jaringan, serta 434.000 gedung.

Pemerintah terakhir kali menghitung (BMN) 10 tahun lalu. Hasilnya, total nilai aset negara yang ada sebesar Rp229 triliun. Kemenkeu mencatat BMN yang telah diaudit sampai 2016 mencapai Rp2.188 triliun. Artinya, dalam 10 tahun terakhir terjadi kenaikan nilai BMN hampir 10 kali lipat. Harta itu tersebar di 87 Kementerian dan Lembaga (K/L).

Minggu, 27 Agustus 2017

Ketika Dana Keagamaan Mulai Diusik

WikiHow
Sejumlah kalangan langsung bereaksi keras atas ide Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani yang menginginkan agar zakat bisa dikelola dengan baik seperti pajak. 

Pengelolaan dana zakat seperti pajak ditentang karena dana zakat merupakan dana umat dan sudah ada badan yang langsung menangani dana zakat seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Sehingga pemerintah harusnya tidak perlu dominan mengatur  atau mengambilalih pengelolaan dana zakat.

Sabtu, 26 Agustus 2017

Meikarta dan Metropolitan yang Sakit



Oleh: Farid Gaban

Lippo Group membuat gebrakan dengan mulai memasarkan Meikarta, sebuah komplek kota baru raksasa di pinggiran Jakarta. Luas lahannya sekitar 500 hektar.

Kota baru ini berisi antara lain 100 gedung pencakar langit hingga 40-an lantai, untuk hunian, perkantoran, pusat perbelanjaan, hotel bintang lima dan fasilitas penunjang lain. Pada tahap pertama, dibangun 250.000 unit hunian yang bisa menampung 1 juta jiwa.

Di satu sisi, ini merupakan prestasi real-estate yang spektakular; mungkin membanggakan bagian sebagian orang dan sangat menguntungkan bagi segelintir pengusaha.

Di sisi lain, ini sebuah kemunduran besar bagi metropolitan Jakarta untuk menata dirinya; untuk mengatasi problem lingkungan (air minum dan banjir); untuk meredakan kemacetan; dan untuk mengurai problem sosial yang kian akut dan kronis.

Meikarta dan “Urban Sprawl” tanpa Kendali

Meikarta bersaing dengan proyek real-estate raksasa mutakhir yang akan membuat metropolitan Jakarta kian gemuk. Sebut saja, reklamasi Teluk Jakarta dan Pantai Indah Kapuk yang diperkirakan akan menyedot 2-3 juta penghuni baru.

Proyek-proyek itu akan menambah beban lingkungan alam dan sosial metropolitan Jakarta, salah satu megacities terbesar di dunia.

Jumat, 25 Agustus 2017

Nawacita Jokowi: Cita-cita Utopia



Oleh: Natalius Pigai

Membangun Indonesia dari pinggiran. Begitulah salah satu butir cita-cita NAWACITA Presiden Joko Widodo 2014-2019. Adalah cita-cita yang enak didengar bagi kami orang-orang perdesaan seantero nusantara dari Merauke hingga Sabang dan dari Miangas ke Pulau Rote/Sabu. 

Cara pandang yang seakan-akan mau metamorfosis pembangunan nasional yang selama ini berpusat di kota-kota sebagai pusat pelayanan (services centre) juga kawasan industri sebagai pusat pertumbuhan (growth centre). Memang butir cita ini mau mengobati bulir-bulir yang mendalam karena tingginya disparitas pembangunan, sosial dan ekonomi, disparitas antara Timur dan Barat Indonesia, disparitas antara desa dan kota.

Di masa lalu, orang desa adalah korban dari para ekonom yang mendapat julukan mafia Barkleys yang merancang bangun negara dengan sistem kapitalis menciptakan kelompok oligarki taipan-taipan Hoakiau, juga berpaham liberal memberangus cara pandang bumi putra yang berpedoman pada nilai-nilai lokal (local values). Akibatnya kaum bumi putera tidak mempunyai kemampuan untuk bersaing dalam dunia bisnis, juga tidak mampu memasuki dunia kerja yang membutuhkan standar kompetensi dan sertifikasi. Kemampuan pengetahuan (knowledge), ketrampilan (skills) juga perilaku dunia kerja (attitute) masih jauh lebih rendah dari negara-negara lain.

Kamis, 24 Agustus 2017

Catatan: Reklamasi Teluk Jakarta dan Reklamasi Kawasan Bakau Pesisir Rawa Kapuk

Jembatan Pantai Indah Kapuk,
Foto: YouTube
Oleh Fariz Panghegar 
Peneliti politik lokal dan studi perkotaan di Pusat Kajian Politik (Puskapol) FISIP Universitas Indonesia.

Sejak tahun 2014 Pemerintah DKI Jakarta telah menyampaikan rencana baru untuk wilayah pesisir Teluk Jakarta. Izin proyek reklamasi sudah diberikan kepada para pengembang swasta. 17 pulau akan dibangun berjejer di sepanjang Teluk Jakarta. Pasir dan tanah telah dituang di laut, pulau-pulau baru akan segera berdiri.

Reklamasi dalam artian menguruk wilayah perairan menjadi daratan bukan pengalaman baru bagi Jakarta. Sekitar awal tahun 1990-an reklamasi dilakukan di rawa mangrove tepi pantai di daerah Kapuk, Jakarta Barat (Rukmana, 2015). Belasan tahun kemudian rawa itu sudah selesai berganti rupa menjadi kawasan superblok bernama Pantai Indah Kapuk (PIK). Pengalaman reklamasi kawasan rawa mangrove di Kapuk dapat dijadikan refleksi terhadap rencana reklamasi di Teluk Jakarta.

Kapuk, dari Rawa Menjelma Superblok

Sebelumnya daerah Kapuk dikenal sebagai rawa luas (wet land) di tepi pantai (Gunawan, 2010). Rawa itu ditumbuhi mangrove. Beragam fauna hidup di sana, seperti ikan, burung bangau, dan monyet Angke yang ikonik (sering disebut juga monyet Ancol). Rawa di daerah Kapuk juga dimanfaatkan oleh warga untuk pertambakan ikan.

Seorang warga lokal menceritakan tempat tinggal masa kecilnya di daerah Kapuk. “Kapuk ditumbuhi pohon mangrove jauh lebih lebat ketimbang sekarang. Tempatnya teduh dan airnya bersih tidak terasa asin, berbeda sekali dengan daerah lain di wilayah utara Jakarta yang gersang dan air tanahnya terasa asin,” katanya.

Minggu, 20 Agustus 2017

Walhi: Proyek Kota Meikarta Langgar Hukum Tata Ruang dan Lingkungan Hidup

Picture: YouTube
Proyek pembangunan kota Meikarta di wilayah Cikarang Kabupaten bekasi sudah dijalankan sejak tahun 2015. Artinya sudah dua tahun pembangunan tersebut berjalan hingga sekarang dengan total luas kota yang dibangun sebesar 2.200 ha, setara dengan luas 3 kecamatan di perkotaan.

Kota Meikarta adalah kota baru yang akan dibangun setelah Jababeka, Delta Mas dan Suryacipta di wilayah Bekasi-Karawang.

Direktur Eksekutif Walhi Jawa Barat Dadan Ramdan menjelaskan merujuk pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jawa Barat 2009-2029 dan RTRW Kabupaten Bekasi tahun 2011-2031, pembangunan kota Meikarta tidak ada dalam rencana tata ruang dan wilayah termasuk dalam lampiran peta rencana wilayah. 

Sabtu, 19 Agustus 2017

Beda Tanggal, Beda Nasib: Antara Korea dan Indonesia

Korea Selatan - Indoensia, Image: fotolia.com
Indonesia dan Korea Selatan merdeka pada hari yang berdekatan. Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945, Korea Selatan merdeka pada tanggal 15 Agustus 1945. Hanya beda 2 hari. Korea Selatan yang dahulu lebih miskin dari Indonesia, sekarang lebih maju dan menempati jajaran papan atas negara maju.

Orang Korea tidak merayakan 15 Agustus-an seperti di Indonesia. Mereka hanya mengibarkan bendera. Sudah. Tidak ada umbul-umbul, spanduk, lomba-lomba, apalagi peringatan yang meriah berbiaya mahal. Apakah tanpa semua itu mereka disebut tidak cinta negaranya? Jawabannya, pasti tidak! Karena orang Korea, tidak ada yang tidak cinta negaranya. 

Jika di Indonesia di tiap kantor dipasang foto presiden dan wakil presiden, maka di Korea Selatan mereka hanya memasang bendera negaranya. Bagi mereka: "Siapapun presidennya, negaraku tetap Korea (Selatan)".

Kamis, 17 Agustus 2017

Ekonomi Indonesia Sudah Kobol-kobol


Oleh Sri Bintang Pamungkas, Akademisi Universitas Indonesia.

Yang selalu dijaga oleh negara-negara berkembang, juga negara-negara maju, adalah stabilitas dalam dua wilayah ekonomi, yaitu Government Expenditure atau Belanja Negara, dan Foreign Exchange Rate, atau nilai tukar. Masing-masing melibatkan dua neraca keuangan, yaitu neraca penerimaan dan pengeluaran negara, dan neraca pembayaran devisa. Kedua neraca itu masing-masing harus diusahakan seimbang.

Di kedua wilayah itulah menjadi problema Indonesia yang tidak pernah selesai. Dan untuk ke sekian kalinya, sekarang, Indonesia menghadapi situasi kritis. Itulah yang saya maksud dengan situasi kobol-kobol. Maksudnya, kalau Anda punya kantong uang, maka kantong itu berlubang cukup besar, dan uangnya bebas keluar untuk berbelanja dan lain-lain yang tak terkendali, sehingga habis. Dan Anda kesulitan untuk melanjutkan hidup, kecuali diselamatkan oleh sesuatu operasi besar.

Kebocoran dalam neraca penerimaan dan belanja negara atau APBN disebut defisit dalam APBN, disebabkan oleh penerimaan negara (dalam rupiah) berada di bawah target belanja negara. Belanja Negara memang ditargetkan demi kesejahteraan rakyat, tanpa harus melihat penerimaannnya yang terutama berasal dari pajak.

Untuk negara-negara maju itu tidak menjadi soal, sekalipun harus berutang, baik dengan meminjam dari dalam negeri maupun dari luar negeri, yaitu dengan menerbitkan Surat Utang (Obligasi). Dengan volume perekonomian mereka yang besar, cicilan utang dan bunganya bisa mereka bayar dengan mudah. Utang Negara seperti AS meliputi ribuan triliun dollar; dan sudah terjadi puluhan tahun. Kalau bakal kesulitan bayar, dia bikin perang dengan menjual senjata. Teknologilah yang akan membayar itu semua. Itu pun masih tersisa banyak untuk kegiatan explorasi di angkasa luar….!

Indonesia masih negara kecil, dan tidak pernah, bahkan tidak akan pernah, menjadi negara maju, karena tidak pernah mampu memilih pemimpin yang berkualitas. Sudah cukup puas kalau melihat calon pemimpinnya Ulama seperti Gus Dur, atau gagah seperti SBY, atau pandai ‘ngecap’ seperti Jokowi! Ternyata Anda semua salah pilih!

Senin, 14 Agustus 2017

YLKI Minta Konsumen Tunda Pembelian Apartemen Kota Meikarta


MEIKARTA, seolah menjadi kosa kata baru dalam jagad perbincangan di kalangan masyarakat konsumen di Indonesia. Promosi, iklan dan marketing yang begitu masif, terstruktur dan sistematis, boleh jadi membius masyarakat konsumen untuk bertransaksi Meikarta. Bahkan, YLKI pun sempat memprotes sebuah redaksi media masa cetak, karena lebih dari 30 persennya isinya adalah iklan full colour Meikarta lima halaman penuh dari media cetak bersangkutan. Dengan nilai nominal yang relatively terjangkau masyarakat perkotaan (Rp127 jutaan), sangat boleh jadi 20.000-an konsumen telah melakukan transaksi pembelian/pemesanan.

Kendati Wagub Provinsi Jabar Dedi Mizwar, telah meminta pengembang apartemen Meikarta untuk menghentikan penjualan dan segala aktivitas pembangunan, karena belum berizin; promosi Meikarta tetap berjalan, untuk menjual produk propertinya.

Selasa, 08 Agustus 2017

Gejala Anti-Kritik Rejim Jokowi


Kepolisian menangkap Sri Rahayu (32) di kediamannya di Desa Cipendawa, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat pada Sabtu (5/8).

Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Mabes Polri Brigadir Jenderal Fadil Imran mengatakan Sri diamankan karena diduga menyebarkan berbagai konten yang menghina Presiden Joko Widodo, lambang negara, sejumlah partai politik, serta organisasi kemasyarakatan.

Dia melakukan itu melalui akun Facebooknya yang diberi nama Sri Rahayu Ningsih (Ny Sasmita).

"Tersangka mendistribusikan puluhan foto-foto dan tulisan dengan konten penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo, beberapa partai, organisasi kemasyarakatan dan kelompok dan konten hoax lainnya," tutur Fadil, Ahad (6/8).

Dengan demikian, Sri masuk ke dalam barisan orang-orang yang juga pernah ditangkap karena diduga melakukan penghinaan kepada Presiden. Pada Juni lalu, dua orang juga ditangkap kepolisian terkait dengan dugaan penghinaan terhadap Presiden.

Terkait dengan hal tersebut, pengamat politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno mengatakan, penangkapan terhadap orang-orang yang menghina Jokowi itu bisa disebut sebagai simtom atau gejala pemerintahan Jokowi menuju pemerintahan yang anti-kritik.

Adi mengatakan bahwa belakangan ini banyak beredar fitnah dan kebencian, khususnya di media sosial. Banyak dari mereka berani melakukan itu karena berlindung di balik kata 'demokrasi'.

Walaupun demikian, menurut Adi, justru keliru ketika pemerintah menanggapi kritik dan pendapat masyarakat dengan langkah yang cenderung represif tanpa ada klarifikasi dari pihak yang bersangkutan.

Dia menegaskan masih banyak kalangan yang tidak memahami UU ITE beserta ancaman hukuman yang bakal menjeratnya.

Adi mengatakan, kepolisian mesti mengklarifikasi dan mendalami lebih jauh personal Sri Rahayu sebelum membawanya ke tahap hukum yang lebih lanjut, misalnya ditetapkan menjadi tersangka.

"Jangan apa-apa dilawan dengan status tersangka. Jangan sampai ada kesan represif," tutur Adi.

Adi membandingkan rejim saat ini dengan mengatakan bahwa pemerintahan sebelumnya, yakni rejim kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dia menilai pemerintahan saat itu dinilai lebih bisa ‘menerima’ kritik.

Rezim SBY dinilai lebih bisa menerima kritik dibandingkan dengan Jokowi.

Susilo Bambang Yudhoyono, Foto: ANTARA via CNN Indonesia
Menurutnya, SBY pun tidak jarang menerima kritikan dan ujaran kebencian dan fitnah tak berdasar saat menjabat sebagai presiden. Semuanya terlontar di media sosial mau pun ditampilkan melalui unjuk rasa.

Akan tetapi, penanganan pemerintah saat itu berbeda dengan saat ini, yang cenderung lebih masif menangkap oknum-oknum terkait.

"Bahkan suatu ketika ada demonstran yang bawa kerbau gede ke Bunderan HI (Hotel Indonesia) sebagai simbol kritik ke SBY yang dinilai lamban menghadapi persoalan. Dan mereka tak ditangkap," kata Adi.

Contoh lain, lanjut Adi, yakni saat SBY diserang oleh gerakan cabut mandat pada 2007.

Kala itu, pemerintah seolah membiarkan mereka menyuarakan pendapatnya. Sehingga orang-orang yang bersangkutan tidak bernasib buruk seperti di masa pemerintahan Jokowi.

- Disalin dari CNN Indonesia

Sabtu, 29 Juli 2017

Kebijakan Redenomisasi Tak Ada Manfaat, Justru Rugikan Masyarakat


Oleh: Rizal Ramli, Ekonom Senior

Tidak ada hujan tidak angin, tiba-tiba saja dengan gagah berani Bank Indonesia (BI) dan pemerintah menyatakan akan memberlakukan kebijakan rednominasi rupiah. Dengan redenominasi ini, kelak akan diterbitkan mata uang rupiah baru dengan penghapusan angka tiga nol. Dengan begitu, mata uang Rp1.000 saat ini akan diganti dengan Rp1 mata uang baru.

BI dan pemerintah mengklaim kebijakan redenominasi sangat banyak manfaatnya dan tidak sama dengan “pemotongan uang” (sanering). Sayangnya, pernyataan gagah berani tersebut tidak didukung oleh argumen-argumen yang jelas dan empirik tentang manfaat dari redenominasi.

Untuk rakyat biasa, redenominasi adalah istilah baru yang membingungkan. Dalam praktiknya, istilah itu nyaris sama dengan upaya pemotongan uang. Menerbitkan uang baru Rp 1 yang nilainya sama dengan Rp1.000 saat ini, pada praktiknya merupakan “paksaan inflasi” (force inflation). Karena daya beli golongan menengah ke bawah akan terpotong dengan adanya kenaikan harga-harga setelah mata uang baru diterbitkan.

Misalnya, untuk sebungkus kacang goreng seharga Rp800 saat ini, kelak dengan uang baru harganya akan disesuaikan menjadi Rp1 baru yang ini sama saja artinya menaikkan harganya sebesar Rp200 mata uang sekarang. “Inflasi yang dipaksakan” inilah yang akan terjadi serentak setelah pemberlakuan redenominasi.

Rabu, 12 Juli 2017

Akibat 'Ndeso', Lahirlah VOC Made in Indonesia


Oleh Hamar


Waktu pertama kali saya jadi anggota MPR/DPR RI tahun 1999, terus terang saja saya masih NDESO politik dan NDESO konstitusi negara. Setelah saya tersadar dari NDESO, saya merasakan kenyataan pahit dan menakutkan akan hilangnya aqidah generasi saya, hilangnya Pancasila dan hilangnya tanah tumpah darah saya. Ini semua akibat amandemen UUD 1945 yang dilakukan bukan atas kehendak Rakyat. Saya tersadar bahwa Indonesia ini bukan negara saya lagi... Lalu ke mana saya harus pergi..? Ke mana generasi saya akan tinggal? Kolonialisme... Made in Indonesia.

Jumat, 07 Juli 2017

Negara di Tepi Jurang Krisis, Jokowi Sebaiknya Menyerah


Oleh Ferdinand Hutahaean 
(Aktivis Rumah Amanah Rakyat - Bela Tanah Air) 

Rasanya tak percaya dan tidak bisa menerima kenyataan Bangsa saat ini di tengah menuju 3 tahun pemerintahan Jokowi sebagai Presiden. Kondisi Ekonomi, Politik dan Hukum rasanya berjalan seperti orang yang mabuk berat. Sempoyongan, terhuyung-huyung ke kiri ke kanan, sesekali terjerembab jatuh, bangkit lagi sempoyongan dan jatuh lagi. Meski terus bergerak tapi entah kapan akan sampai di tujuan tidak ada yang tahu, karena tujuannya sendiri ke arah mana juga tidak jelas. Tujuannya hanya kata pulang ke rumah, meski rumahnya di mana sang mabuk pun tidak tahu jalannya. Hanya berjalan, bergerak sempoyongan tanpa arah, dan mungkin saja akan terjerembab di comberan pinggir jalan tanpa bisa bangkit lagi sampai pada akhirnya sang mabuk sadar, atau ditolong pihak lain. Itulah analogi kondisi bangsa yang saat ini ada dalam pikiran saya. Mudah-mudahan saya tidak berlebihan menganalogikan kondisi ini.

Kamis, 06 Juli 2017

Frasa 'Bangsa Indonesia' Dihapus, UUD RI 1945 Saat Ini adalah Palsu!

Oleh Batara R. Hutagalung (Sejarawan)


Di dalam beberapa artikel yang telah saya posting di medsos saya berpendapat, bahwa UUD RI yang ditandatangani pada 19 Oktober 1999 (Perubahan pertama), 18 Agustus 2000 (Perubahan kedua), 9 November 2001 (Perubahan ketiga) dan 10 Agustus 2002 (Perubahan keempat), tidak dapat dikatakan sebagai UUD 1945.    

Bahkan apabila ada yang mengatakan bahwa yang ditandatangani pada 10 Agustus 2002 adalah UUD 1945, maka dengan tegas saya nyatakan pendapat saya, bahwa itu adalah UUD 1945 PALSU.      

Selain 89 persen ayatnya baru, juga yang sangat janggal dan termasuk kategori penipuan publik, adalah adanya BAB yang kosong, yaitu BAB IV, namun tetap dicantumkan.      

Sebelum dilakukan pembahasan terhadap UUD 1945 yang disahkan tanggal 18 Agustus 1945, Pimpinan MPR 1999 – 2004 menyatakan antara lain, bahwa yang tidak akan diubah adalah Pembukaan UUD 1945 dan Batang Tubuh yang terdiri dari 16 BAB serta tetap terdiri dari 37 Pasal.     

Faktanya adalah, hanya 15 BAB karena BAB IV kosong. Pasal tetap 37 namun ditambah 89 persen ayat baru. Apabila tidak dicermati dan hanya melihat angka-angkanya, maka seolah-olah Batang Tubuh UUD 2002 tetap terdiri dari 16 BAB dan 37 Pasal.    

Perlu dicek kebenarannya pernyataan, bahwa hasil pembahasan UUD akan dicantumkan sebagai Adendum, bukan sebagai Amandemen. Faktanya, hasil pembahasan ternyata dicantumkan sebagai Amandemen.         

Di sini letak penipuan terhadap seluruh rakyat Indonesia. Hal ini juga merupakan pembodohan masyarakat, bahwa untuk menyusun konstruksi Undang-Undang Dasar suatu Negara, dapat dicantumkan BAB atau Pasal yang kosong, hanya agar sekilas tampak seperti yang asli.     

Popular Posts